JATENGPLUS.NET – Pendidikan sejak lama dipahami sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas manusia. Ia bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter, cara berpikir, dan kesadaran individu sebagai bagian dari masyarakat. Dalam kerangka formal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang utuh memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Definisi tersebut menggambarkan sebuah idealitas yang utuh dan komprehensif. Pendidikan tidak hanya menargetkan aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: sejauh mana idealitas tersebut benar-benar hadir dalam praktik pendidikan sehari-hari? Jika kita melihat pengalaman nyata di ruang-ruang kelas, tidak sedikit peserta didik yang justru merasakan pendidikan sebagai tekanan. Tugas yang menumpuk, tuntutan nilai yang tinggi, serta kurikulum yang padat sering kali membuat proses belajar kehilangan makna. Aktivitas belajar tidak lagi didorong oleh rasa ingin tahu, tetapi oleh kewajiban dan ketakutan akan kegagalan. Dalam situasi seperti ini, pendidikan bergeser dari proses yang membebaskan menjadi mekanisme yang menekan.
Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara konsep pendidikan yang ideal dengan realitas yang dialami. Jarak ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah dinamika kurikulum di Indonesia yang terus mengalami perubahan.
Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum bukanlah sesuatu yang statis. Ia selalu berubah mengikuti arah kebijakan, perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat. Pergantian kurikulum dari Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya upaya terus-menerus untuk memperbaiki sistem pendidikan.
Secara konseptual, perubahan tersebut membawa arah yang progresif. Kurikulum yang semula berorientasi pada isi (content-based) perlahan bergeser menjadi berbasis kompetensi, hingga akhirnya menekankan fleksibilitas dan pembelajaran yang lebih kontekstual. Kurikulum Merdeka, misalnya, menawarkan ruang yang lebih luas bagi guru dan peserta didik untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing. Namun demikian, perubahan konsep tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan praktik. Di sinilah muncul problematika yang lebih kompleks, yang dapat dilihat setidaknya dalam tiga aspek utama: ketimpangan, tekanan, dan tantangan implementasi.
Pertama, persoalan ketimpangan. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan kondisi sosial-ekonomi yang beragam menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan. Sekolah-sekolah di perkotaan dengan fasilitas lengkap, akses teknologi, serta tenaga pendidik yang relatif lebih siap tentu memiliki keunggulan dibandingkan sekolah di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Dalam konteks ini, kurikulum yang sama tidak selalu menghasilkan pengalaman belajar yang setara. Bahkan, dalam beberapa kasus, kurikulum justru memperlebar kesenjangan karena tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Kedua, tekanan dalam proses pendidikan. Guru sebagai aktor utama dalam implementasi kurikulum sering kali berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka dituntut untuk memahami dan menerapkan kurikulum baru, sekaligus tetap memenuhi beban administratif yang tidak sedikit. Di sisi lain, peserta didik juga menghadapi tekanan untuk mencapai standar tertentu, baik dalam bentuk nilai, kelulusan, maupun ekspektasi sosial. Akibatnya, proses belajar menjadi lebih berorientasi pada hasil daripada proses. Pembelajaran yang seharusnya menjadi ruang eksplorasi berubah menjadi rutinitas yang kaku.
Ketiga, tantangan implementasi. Sebuah kurikulum, sebaik apa pun desainnya, sangat bergantung pada bagaimana ia diterapkan. Masalahnya, implementasi sering kali tidak didukung oleh kesiapan yang memadai. Pelatihan guru yang terbatas, perubahan kebijakan yang relatif cepat, serta kurangnya pendampingan membuat banyak pendidik mengalami kesulitan dalam menerjemahkan konsep kurikulum ke dalam praktik pembelajaran. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang kurikulum hanya dijalankan secara formalitas tanpa benar-benar mengubah cara belajar dan mengajar.
Di titik ini, penting untuk menyadari bahwa problem kurikulum tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan desain semata. Ia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan, institusi, sumber daya, dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan pun tidak bisa bersifat parsial.Namun, di tengah kompleksitas tersebut, terdapat satu aspek yang sering kali terabaikan, yaitu peran kesadaran individu dalam proses pendidikan. Baik guru maupun peserta didik memiliki ruang, meskipun terbatas, untuk memaknai ulang pengalaman belajar yang mereka jalani.
Seorang guru, misalnya, dapat mencoba menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dengan pendekatan yang kreatif, meskipun berada dalam keterbatasan. Sementara itu, peserta didik dapat memilih untuk tidak sekadar mengejar nilai, tetapi juga berusaha memahami materi secara lebih mendalam. Pilihan-pilihan kecil seperti ini mungkin tidak langsung mengubah sistem secara keseluruhan, tetapi dapat menjadi langkah awal untuk menghadirkan pengalaman pendidikan yang lebih bermakna.
Dalam konteks ini, penting untuk menggeser cara pandang dari sekadar “mengkritik kurikulum” menjadi “merefleksikan praktik pendidikan”. Kritik terhadap sistem memang diperlukan, tetapi refleksi terhadap peran diri sendiri tidak kalah penting. Sebab, tanpa kesadaran dari para pelaku pendidikan, perubahan sistem berisiko hanya menjadi perubahan administratif yang tidak menyentuh substansi.
Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang kurikulum sebagai dokumen resmi, tetapi tentang bagaimana kurikulum tersebut dihidupi dalam praktik sehari-hari. Ia hadir dalam interaksi antara guru dan peserta didik, dalam cara materi disampaikan, serta dalam bagaimana proses belajar dimaknai. Jika kurikulum terus berubah, tetapi pengalaman belajar tetap terasa menekan, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya desainnya, tetapi juga cara kita menjalankannya. Tanpa perubahan dalam cara berpikir dan praktik, inovasi kurikulum berpotensi menjadi siklus yang berulang tanpa dampak yang signifikan.
Pertanyaan akhirnya menjadi sederhana, namun mendalam: apakah kita akan terus menjadi bagian pasif dalam sistem pendidikan, atau mulai mengambil peran aktif dalam memaknainya? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tidak serta-merta menyelesaikan seluruh problem pendidikan di Indonesia. Namun, ia dapat menjadi titik awal untuk menjembatani kembali jarak antara idealitas pendidikan dan realitas yang ada. Sebab, pada akhirnya, pendidikan yang bermakna tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang baik, tetapi juga oleh kesadaran kolektif untuk menjadikannya sebagai proses yang hidup dan relevan bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya.*
Oleh : Muhammad Novan Heromando
