Fenomena penurunan muka tanah atau land subsidence kini menjadi salah satu ancaman serius di wilayah pesisir utara Jawa Tengah (Pantura). Kota-kota seperti Pekalongan, Semarang, Demak, dan Kendal mengalami penurunan permukaan tanah secara signifikan setiap tahunnya. Bahkan, di beberapa wilayah, laju penurunannya tercatat mencapai 10 hingga 20 cm per tahun, melebihi Jakarta yang selama ini lebih sering disorot media. Penyebab Penurunan Tanah Penyebab utama dari land subsidence di Jawa Tengah adalah kombinasi faktor geologi dan aktivitas manusia. Wilayah Pantura dibangun di atas tanah aluvial muda yang lunak dan belum terpadatkan secara alami.
Tanah seperti ini sangat rentan mengalami kompaksi apabila terjadi perubahan tekanan, baik dari beban bangunan maupun perubahan kondisi air tanah. Yang paling dominan adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Industri, rumah tangga, dan sektor pertanian di wilayah ini secara masif mengebor air tanah untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya, tekanan air di pori-pori tanah menurun, menyebabkan tanah “mengempis” dan turun perlahan.
Selain itu, beban pembangunan infrastruktur seperti perumahan, jalan raya, dan kawasan industri turut menambah tekanan pada lapisan tanah lunak tersebut. Beberapa pakar juga menyebutkan kemungkinan pengaruh tektonik minor, meskipun belum menjadi penyebab utama. Dampak Nyata di Lapangan Dampak land subsidence sangat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Banjir rob kini terjadi lebih sering dan meluas karena permukaan tanah turun sementara permukaan air laut tetap atau bahkan meningkat akibat perubahan iklim. Beberapa daerah di Demak dan Pekalongan kini mengalami banjir rob hampir setiap hari, bahkan ketika tidak hujan.
Lahan pertanian ikut terdampak. Petani kehilangan produktivitas karena sawah mereka berubah menjadi genangan air asin. Tak sedikit pula permukiman yang kini lebih rendah dari permukaan laut, sehingga warga harus menaikkan lantai rumah secara berkala atau memasang pompa air 24 jam sehari. Infrastruktur juga rusak. Jalan retak, saluran air tidak lagi berfungsi optimal, dan beberapa bangunan sekolah serta fasilitas publik tergenang. Jika tidak segera diatasi, situasi ini dapat memperburuk kualitas hidup dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Langkah Mitigasi dan Solusi Jangka Panjang Pemerintah daerah dan pusat telah mengambil beberapa langkah mitigasi. Salah satunya adalah pemasangan sistem pemantauan penurunan tanah menggunakan GPS dan teknologi satelit (InSAR).
Data ini digunakan untuk membuat peta zona rawan dan sebagai dasar kebijakan tata ruang. Di sisi lain, moratorium pengambilan air tanah di beberapa zona rawan telah diberlakukan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Pemerintah juga sedang mempercepat pembangunan tanggul laut, revitalisasi drainase, dan penanaman mangrove untuk memperlambat abrasi dan rob. Penting juga dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pengambilan air tanah secara tidak terkendali. Pengembangan air permukaan dan pengolahan air laut (desalinasi) sebagai alternatif jangka panjang juga mulai dipertimbangkan. Kesimpulan Land subsidence bukan lagi potensi ancaman, melainkan kenyataan yang tengah berlangsung di Jawa Tengah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Jika tidak segera ditangani, sebagian wilayah pesisir utara Jawa Tengah bisa menjadi daerah tenggelam dalam waktu beberapa dekade ke depan.
